06 Agustus 2008

Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan



Kehadiran orang-orang Indonesia yang berkarya serta tumbuhnya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan adalah wujud nyata kedaulatan negara. Demikian disampaikan oleh Menhan RI Juwono Sudarsono dalam keynote speech-nya pada Seminar Kebijakan Penanganan Terpadu Wilayah Perbatasan hari Rabu 5 Agustus 2008 di Hotel Atlet Century Park Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan Menhan RI untuk menjawab pertanyaan siswa ketika memberikan mata kuliah Strategi dan Kebijakan Pertahanan pada Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan (Suspimjemenhan) Angkatan ke-III. Selanjutnya Menhan berpendapat bahwa untuk menumbuhkan perekonomian di suatu wilayah perlu adanya pull factor atau faktor pemancing, masalahnya adalah bagaimana menciptakannya. Terlebih dahulu harus ada keterpaduan cara pandang tentang wilayah perbatasan antardepartemen terkait yang kemudian diikuti dengan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. Lebih jauh dari itu; keterpaduan para pemimpin dengan rakyat di lapangan juga sangat menentukan. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, kenyataan Malaysia lebih punya legitimasi kedaulatan di lapangan karena telah lebih maju dan terpadu dalam menangani wilayah perbatasan. Menhan juga mengingatkan agar dalam pengelolaan wilayah perbatasan selalu memperhatikan unsur antropologi dan kultur masyarakat setempat yang sudah berkembang sejak lama, jangan menilai segala sesuatu yang ada di perbatasan hanya dari aspek ancaman terhadap kedaulatan saja.

56 komentar:

Anonim mengatakan...

Selamat sore Kabadan. Mohon maaf kami baru selesai penutupan Inservice Training sehingga kesorean melapor. Ijin menyampaikan bahwa saya sudah membuat blog sejak Juni sesuai petunjuk Kabadan namun kurang aktif.Saya akan berupaya lebih aktif dan meningkatkan kemampuan dalam bidang IT. Demikian mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Hormat saya

Letkol Inf Heru Kartono

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Heru! Silakan bergabung saja! Kami tunggu aktifitasnya, salam!

cenya95 mengatakan...

Ijin Urun Rembug sedikit :
Pertumbuhan ekonomi merambat pelan di wilayah perbatasan karena pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mencapai pedalaman. Pembangunan bila melalui pendekatan antropologi akan memakan waktu yang lama. Percepatan dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat satuan di pos penjagaan perbatasan yang secara otomatis akan diikuti dengan perkembangan kebutuhan hidup. Tentu saja pemerintah khususnya pemerintah daerah harus memenuhi tuntutan tersebut.
Memang masa depan masih misteri, tapi rencana TNI AL s.d. 2014, mengembangkan kekuatan armadanya untuk mempermudah memantau perbatasan maritim, sangatlah bagus.
Untuk perbatasan kontinental misalnya di Kalimantan. Alangkah indahnya bila ada dua Kodam di sana dan salah satu ditempatkan di Kota dekat wilayah perbatasan, saya yakin, pertumbuhan ekonomi di sana berkembang dengan cepat, but who knows ?

M Supriatna mengatakan...

Komentar tentang Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia oleh
Menhan : Untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana dan
masyarakat Indonesia diwilayah perbatasan perlu menumbuhkan perekonomian sebagai Pull Factor
pemancing melalui : a.Dibangun jalan raya sebagai batas wil. RI-Malaysia; b. Bentuk pos pengamanan wil. perbatasan didukung radar; c.
Kerjasama Patroli bersama sentra ekonomi/perdaganan; d. Menciptakan nilai ekonomi bagi keuntungan kedua negara guna kembalikan pembangunan.
Siswa Suspimjemen (Ltk.
Mar/9886/P M. SUPRIYANA)

Sugeng SE, Msi mengatakan...

Implementasi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah membuat daerah berhasil mengembangkan satuan kewilayahan secara mandiri, sehingga mereka memiliki kemandirian. Masing-masing daerah sebagai satuan kewilayahan menjadi kompak ke dalam dan dengan ciri khasnya mampu mengembangkan karakteristik daerahnya.

Satuan kewilayahan ini mencakup seluruh daerah di Indonesia. Pada taraf sedemikian rupa satuan-satuan kewilayahan itu menjadi kuat dan membentuk diri dalam kemandirian, yang jika tak terkendali, akan melahirkan khasanah federalisme, bahkan tidak menutup kemungkinan merdeka dengan berbagai alasan yang lahir dari dinamika sejarahnya, maupun dinamika kontemporer.

Negara adalah fenomena pelayanan publik. Ia harus melayani seluruh warga negara secara adil. Pengingkaran sengaja maupun tidak sengaja dari tuntutan sikap etis dan kearifan dari penyelenggara negara, akan melahirkan ketidakadilan. Dalam konteks dikotomi Pusat dan Daerah. Daerah yang telah berhasil mengembangkan diri sebagai satuan kewilayahan yang berciri khas, akan menguatkan sense of nation yang mungkin dipicu oleh alasan historis wacana itu muncul.

Dalam hal ini pusat harus memahami situasi itu. Pusat harus menindaklanjuti pemicu awal dari lahirnya desentralisasi. Demokratisasi dan keterbukaan sebagai pemicu desentralisasi harus secara konsisten dipegang dan dijalankan dengan konsisten oleh Pusat. Watak demokrasi harus dipertahankan agar terjadi kewajaran perkembangan satuankewilayahan, sehingga satuan kewilayahan itu tidak merasa dalam kungkungan, setelah mereka berhasil mengembangkan diri dalam tingkatan kemandirian tertentu.

Demikian pula halnya dengan masalah perbatasan, dalam hal menumbuhkan perekonomian, diperlukan adanya sinergi antara berbagai institusi terkait, dan peran pemerintah dalam hal penumbuhan perekonomian di wilayah perbatasan. Diperlukan keberanian pemerintah untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan para investor baik nasional maupun internasional dalam rangka pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang saling menguntungkan untuk periode tertentu yang disepakati. Sebagai contoh investor membangun infrastruktur secara keseluruhan dengan kompensasi seimbang atas pengelolaan sumberdaya alam sepanjang wilayah perbatasan.

Disampaikan oleh : SUGENG, SE, MSI
Siswa SUSPIMJEMENHAN Angkatan ke � III TA. 2008.
Tanggal 8 Agustus 2008.

Anton H Biantoro mengatakan...

Okta, Supriatna dan Sugeng! Terimakasih telah memberikan komentar! Salam!

Anonim mengatakan...

Selamat siang Kabadan,
Kol Cku Djoko Rachmadhy (Siswa Suspimjemenhan III),ijin untuk menyampaikan komentar :
Sebagai bahan masukan untuk menangani wilayah perbatasan kiranya dapat diambil langkah a.l :
a. Pembangunan wilayah perbatasan perlu dilaksanakan melalui pendekatan Prosperity dan Security.
b. Perlu adanya political will dari pihak Pemerintah dan DPR sesuai tataran kewenangan untuk merumuskan payung hukum dalam pembangunan wilayah perbatasan,dimana Dephan bisa sebagai Leading Sector.
c. Perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam untuk kemungkinannya dibentuk semacam Badan Otorita Pembangunan wilayah/kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Anonim mengatakan...

Saya ikut berkomentar masalah ini, ini komentar & sedikit pikiran sederhana saya :

Saya sangat setuju apabila pembangunan wilayah perbatasan dengan cara pull factor pemancing seperti yang disampaikan oleh Menhan, tetapi dalam bentuk apa?
Saya mengambil contoh wilayah perbaasan di Kalimantan dan Timor, situasi perbatasan dibatasi oleh patok, sungai dan batas alam lainnya. Sedangkan kondisi di wilayah perbatasan di Kalimantan banyak di dipengaruhi oleh banyaknya WNI pencari kerja ke wilayah Malaysia (Sawit) dan pembalakan kayu dan infra struktur yang tertinggal, sedangkan Malaysia sendiri berencana akan membangun Wilayah Perbatasan secara besar-besaran.
 Sebenarnya kita punya potensi pertahanan yang sangat besar, saat ini di wilayah perbatasan di jaga oleh minimal 3 satuan Batalyon infrantri (1 brigade) dan melaksanakan tugas maksimal satu tahun bersama Satgas lainnya dan satuan ini memiliki kemampuan lain yaitu Binter terbatas yang pada kenyataannya apabila satuan ini ditugaskan melaksanakan TMMD (dulu AMD) yang mampu membuat jalan, membuat sawah, kebun, dan mengembangkan infra struktur dipedesaan hanya dalam waktu satu bulan.
 Kembali lagi kepada manajemen kekuatan pertahanan kita di wilayah perbatasan dapat kita bisa sempurnakan, di wilayah perbatasan perlu adanya Brigade infrantri secara permanent yang bertugas melaksanakan operasi perbatasan yang memanaje tiga satuan Yonip bahkan bila perlu ditambah bersama Angkatan lain AU, AL dan antar Departemen dengan tugas tambahan yaitu membangun infrastruktur seperti yang dilaksanakan pada saat TMMD, apabila selama 9 bulan penugasan dapat membangun jalan kurang lebih 6 Km saja jalan setapak dan atau diperkeras kita bisa perhitungkan ke depan sekian tahun yang akan datang perbatasan kita akan dibatasi oleh jalan, hal lain adalah banyak tanah terlantar di sepanjang perbatasan hasil dari pembalakan liar bisa dijadikan kebun sawit. Apabila satuan penugasan ini bisa menanam kurang lebih 5.000 pohon sawit saja dalam satu tahun, lima tahun ke depan sepanjang perbatasan sudah ada jalan dan kebun sawit sekaligus sebagai perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
 Hal yang lain yang dapat kita lakukan adalah pembenahan infra struktur pedesaan di sepanjang perbatasan, program TMMD dapat diterapkan di wilayah perbatasan sebagai posisi tawar dalam mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan di wilyah ke dua Negara dan dapat menjadi daya tangkal bangsa kita sekalligus meningkatkan wawasan kebangsaan warga kita.
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan TMMD saat ini sudah melibatkan antar departemen.

Anonim mengatakan...

letkol napituplu berkomentar
pengelolaan wilayah perbatasan di kalimantan sebaiknya dimulai dari pembngunan kesejahteraan, terutama pembangunan sektor-sektor ekonomi, kondisi ini memancing para investor menanamkan investasinya disana. Bila itu sudah terjadi,otomatis pertumbuhan terjadi, masyarakat akan sejahtera,setelah masyarakat sejahtera akan lebih mudah mempengaruhinya tuk tetap memangun perbatasan dalan kerangka NKRI
Dalam implementasi pembangunan, sebaiknya mengikuti beberapa langkah sebagai berikut:
a. dibuat badan permanen tngkat interdep yang bertanggung jawab
b. dimulai dari pembangunan sektor ekonomi.
c. disosialisasi wawasan keangsaan
d. melibatkan badan/institusi pengkajian dari pemerintah seperti BPPT dan LIPI
Terma kasih

Anonim mengatakan...

Letkol D sialingging siswa suspim jemen ikut berkomentar
saya sangat setuju dengan kebijakan pengelolaan perbatasan wilayah,sebagai full factor dalam pembangunan di perbatasan.
Menurut pendapat saya sebelum dilakukan pembangunan di perbatasan dilakukan langkah berikut,an
a. Inventarisasi permasaahan yang sedang dialami masyarakat perbatasan.
b. Studi kelayakan
c. Pelaksanaan pengelolaan wilayah
d. evaluasi secara berkelanjutan sejak, selama dan selesai pembangunan
Langkah diatas perlu dilakukan agar sasaran pembanungunan tepat sasaran, belum tentu setiap pembangunan yang berhasil namun tidak tepat sasaran akan ensejahterakan masyarakat seperti pembuatan rumah bagi masyarakat lembah balem di Irian jaya, ternyata masyarakat lokal tidak sepenuhnya membutuhkan. Namun pembangunan sektor ekonomi mikro menjadi prioritas, selain pembangunan infra dan supra struktur di sekitar perbatasan, agar dalam pembangunan bangsa dimulai dari pendekatan kesejahteraan baru diikuti pendekatan keamanan
Demikian pendekatan yang disampaikan salam dan terima kasik

Anonim mengatakan...

Kolonel i Sumantra SH Ijin berkomentar tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan oleh menko polhukam dan menkoperekonomian.
menururt pedapat saya, sangat menyetujui rencana kebijakan tersebut, karena pengeloaan wilayah perbatasan tidak terdapat dalam UU RI no 32 tentang pemerintahan otonomi daerah, maka pemerintah pusat bernisiatip mengambil alih masalah tersebut, hanya siswa( kol I Sumantra) urung rembuk menyampaikan sumbang saran agar diperhatikan dalam Implementasi nantinya, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintahan pusat namun tidak dapat dilakukan di tingkat pelaksanaan, sehinga tujuan dan sasaran yang akan di capai tidak tepat sasaran. Untuk itu mohon sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah tetap memanfaatkan badan-badan terkait seperti BPPT,LIPI untuk melakukan studi kelayakan. Jenis atau sektor-sektor yang akan mendapat prioritas pembangunan tepat menjadi Full Factor bagi wilayah perbatasan yang dengan sendirinya dapat memancing para investor dari dalam dam luar negeri terlibat disana.Prioritas utama mungkin infra dan suprastrukutr sekitar perbatasan, kemudian sektor-sektor ekonomi mikro untuk mengajak masyarakat setempat terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya yang sekaligus pertumbuhan ekonomi terjadi, dengan ekonomi tumbuh akan lebih mudah mempengaruhi mereka agar tetap arah pembangunan dala kerangka KRI, sehingga prioritas pembangunan masyarakat yang dimulai adalah dari pendekatan kesejahteraan diikuti keamanan tercapai.Demikian komentar yang dapa sampaikan saya haturkan banyak terima kasih

SUSILO WIYANTO mengatakan...

Komentar/Tanggapan Terhadap Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan:

Dengan adanya dokumen tersebut di harapkan adanya.keterpaduan dalam mengelola dan membangun didaerah perbatasan dengan membentuk suatu.badan yang khusus untuk menangani pengelolaan dan pembangunan.Selama ini pembangunan di daerah perbatasan di tangani oleh masing –masing departemen atau lembaga.Dimana pembangunan sesuai kepentingan dari departemen/lembaga tersebut.Dengan keterpaduan pembangunan sesuai
RUTR yg ditetapkan bersama antar departemen/lembaga sehingga hasilnya diharapkan
bisa optimal.

Contoh: Pembangunan jalan.
Departemen perkerjaan umum(PU),dalam membangun jalan harus mempertimbangkan untuk kepentingan.Pertahanan,Perumahan dan Perekonomian .

Misalnya:
Dalm membangun jalan,harus dapat dilewati Tank,Panser,Dekat Bataliyon,melewati perumahan rakyat dan dapat digunakan untuk mengangkut hasil sumber daya alam,sehingga perekonomian bisa maju.Selanjutnya oleh instansi yang lainnya diteruskan pembangunan Lisrik.Telekomukasi,Tempat perdagangan dan sekolah- sekolah dstnya.

Dengan terbangunnya didaerah perbatasan secara terpadu ,sehingga dapat menjadikan daerah perbatasan merupakan beranda dari suatu negara.dimana masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan lebih nyaman dan perekonomian bisa bejalan lancar dan berkembang.Selanjutnya warga negara INDONESIA tidak meyeberang ke negara tetangga,seperti diperbatasan di KALIMANTAN BARAT.

Dari:Drs.SUSILO WIYANTO.MM

Siswa Suspimjemen

Anton H Biantoro mengatakan...

Siswa Djoko Rachmadhy,Siswa "X", Siswa Napitupulu, Siwa D Sialingging, Siswa Sumantra dan Siswa Susilo Wiyanto. Terima kasih telah memberikan komentar. Saya masih menunggu 20 (22?) komentar siswa lainnya, dan nama siswa "X". Kepada seluruh siswa Suspimjemen saya sarankan agar segera menetapkan e-mail address masing-masing, karena untuk selanjutnya akan sering digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya ajak para siswa untuk melihat blog siswa Diklatpim III, dengan cara meng-klik tautannya di Related Links di kolom kanan blog ini, atau di alamat ini : http://diklatpimtiga2008.blogspot.com/. Blog bersama yang dikelola bersama seperti itu akan banyak manfaatnya bagi siswa, baik selama pendidikan maupun sesudahnya! Sekali lagi terima kasih dan salam!

Mekky Mukarrom mengatakan...

Wilayah perbatasan memiliki sejumlah potensi dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi namun kenyataannya di wilayah perbatasan kurang mendapat sentuhan pembangunan yang berarti. Walaupun terdapat kegiatan pembangunan ,namun kegiatan yang dilakukan lebih mempertimbangkan bidang pertahanan dan keamanan dari pada bidang kesejahteraan. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal.

Kesenjangan perekonomian antara wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya maupun dengan negara wilayah Negara tetangga ( Malaysia ) menyebabkan tingginya arus mobilitas barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke negara tetangga baik legal maupun illegal. Ketahanan ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan terjadinya pelintas batas buruh migran yang tidak terkendali.

Wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang lebih instensif karena wilayah pertahanan memiliki permalahan yang cukup luas. Perhatian Pemerintah selama ini sudah ada namun belum maksimal, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif agar dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Saat ini terdapat beberapa kebijakan dan peraturan dari Pemerintah Pusat yang telah diterbitkan oleh beberapa instansi yang terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan , namun peraturan itu belum sepenuhnya dipahami dan dapat dilaksanakan oleh daerah yang memiliki wilayah perbatasan , karena peraturan dan kebijakan yang dibuat masih bersifat sektoral sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dan tidak sinergis dalam implementasinya.

Berkenan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan kebijakan Pengelolaan secara terpadu di wilayah perbatasan agar dapat menciptakan kesepahaman dan perlu adanya sinergi keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah perbatasan dalam pengelolaan kawasan perbatasan baik di bidang ekonomi maupun hankam.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan sinergi dan kesepahaman dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah sosialisasi pengelolaan wilayah perbatasan dengan pertukaran informasi diantara instansi terkait pusat dan daerah.( Letkol Laut (P) Mekky Mukarrom S NRP.10174/P

Syafi'i mengatakan...

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tentunya pemerintah harus menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional.
Menanggapi tentang adanya Laskar Wathaniah yang direkrut dari WNI dengan imbalan gaji yang menjanjikan, tentunya ini merupakan suatu kendala bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu mencari peluang dengna cara membangun dari semua aspek kehidupan yaitu Ipoleksosbud hankam agar kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai oleh masyarakat di wilayah perbatasan yang tentunya disesuaikan dengan geografi, demografi, budaya, keinginan dan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat setempat. Selain itu mekanisme hubungan pemerintahan antar negara perlu di atur dan disiapkan (imigrasi) begitu pula jaminan keamanan perlu diwujudkan dalam bentuk Polres atau Kodim serta yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya diwujudkan/diperjelas ttg patok, pagar dari perbatasan yang dimaksud. Demikian sebagai masukan dan kami sampaikan terima kasih.

Kolonel Syafi'i, SH
Suspimjemen Han III

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Mekky dan Syafi'i! Terimakasih atas komentarnya. Kepada seluruh siswa Suspimjemen saya sarankan agar segera menetapkan e-mail address masing-masing, karena untuk selanjutnya akan sering digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya ajak para siswa untuk melihat blog siswa Diklatpim III, dengan cara meng-klik tautannya di Related Links di kolom kanan blog ini, atau di alamat ini : http://diklatpimtiga2008.blogspot.com/. Blog bersama yang dikelola bersama seperti itu akan banyak manfaatnya bagi siswa, baik selama pendidikan maupun sesudahnya! Sekali lagi terima kasih dan salam!

akhmad Isnanto, SIP mengatakan...

Komentar :

Kegiatan pengelolaan wilayah perbatasan terpadu menurut artikel singkat resume keynote speech Menhan RI merupakan suatu pemikiran yang benar sehingga perlunya untuk ditindak lanjuti dengan suatu alas an perbatasan merupakan pilar depan dari suatu Negara yang harus dijaga dan diamankan demi tetap tegaknya kedaulatan Negara.
Disamping itu perbatasan suatu Negara sering banyaknya muncul permasalahan yang komplek sehingga sangat relefan wilayah perbatasan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam penanganannya. Dalam pengelolaannya perlu adanya suatu keterpaduan antara departemen terkait dengan suatu cara pandang yang sama dan koordinasi yang matang di lapangan dengan suatu perencanaan dan penganggaran yang jelas. Kenyataan yang ada di lapangan wilayah perbatasan kita masih sangat memperhatinkan dibandingkan dengan Negara tetangga kita Malaysia. Wilayah perbatasan kita fasilitas pembangunan dan pengamanannya dilapangan jauh ketinggalan apabila hal ini tidak tertangani dengan baik/diabaikan lama kelamaan akan timbulnya suatu gejolak masyarakat yang ada di perbatasan dan kemungkinan masyarakat akan terpengaruh oleh Negara tetangga.
Untuk penanganan wilayah perbatasan disamping pemerintah pusat, perlunya keikutsertaan pemerintahan di wilayah maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adapt dan tokoh agama untuk diikut sertakan, karena mereka tau persis bagaimana perbatasan yang ada di lapangan. Disamping itu di wilayah perbatasan perlu adanya pembangunan peningkatan sentra-sentra ekonomi/perdagangan serta fasilitas pendidikan, komunikasi dan lain-lain dengan suatu harapan masyarakat yang ada di perbatasan merasa terayomi oleh pemerintah sehingga masyarakat yang ada di perbatasan tidak mengalami masalah, hidup layak dengan suatu harapan tidak mudah terpengaruh dengan kondisi di lapangan (diwilayah perbatasan).

Letkol Inf/30861 Akhmad Isnanto, SIP
(Siswa Suspimjemen Han III)

Anonim mengatakan...

KOMENTAR K.D. ANDARU NUGROHO TERHADAP KEYNOTE MENHAN
DALAM SEMINAR PERBATASAN

Dari pandang akademis, nampak kedalaman Beliau memahami permasalahan wilayah perbatasan. Geopolitik primitif mengajarkan, tapak aktifitas kegiatan suatu bangsa adalah bukti kedaulatannya. Oleh sebab itu sangat jitu pendapat beliau : “kehadiran orang-orang Indonesia yang berkarya serta tumbuhnya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan adalah wujud nyata kedaulatan negara.”

Dari pandang birokrasi/politik, nampak ironi yang sedang terjadi, karena Dephan yang memiliki Ditwilhan, masih berwacana dalam sebuah seminar tentang bagaimana menangani daerah perbatasan secara terpadu, yah….. better late than never.

Pengalaman Sipadan dan Ligitan mengajarkan bahwa sekedar aktifitas dan bersifat instingtif saja tidak lah cukup, tetapi yang lebih berbobot politis adalah aktifitas yang terprogram (kebijakan Dephan) untuk menunjukkan kedaulatan yang diakui oleh dunia internasional. Inilah yang dimaksud Declaration of Right and Duties of State, pasal 2, yang menyatakan : ”Every State has right to exercise jurisdiction over its terrytory and over all person and thing therin, subject to the immunities recognised by international law”. (150 kata)

Bagaimana gentingnya kondisi wilayah perbatasan dan Kalimanatan, baca K. Desi Andaru N., “Potensi Ancaman di Wilayah Perbatasan dan Kalimantan”, Wira, Vol 19 No. 5 Januari – Februari 2008, hlm: 13 s.d. 17.

Anonim mengatakan...

KOMENTAR K.D. ANDARU NUGROHO TERHADAP KEYNOTE MENHAN
DALAM SEMINAR PERBATASAN

Dari pandang akademis, nampak kedalaman Beliau memahami permasalahan wilayah perbatasan. Geopolitik primitif mengajarkan, tapak aktifitas kegiatan suatu bangsa adalah bukti kedaulatannya. Oleh sebab itu sangat jitu pendapat beliau : “kehadiran orang-orang Indonesia yang berkarya serta tumbuhnya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan adalah wujud nyata kedaulatan negara.”

Dari pandang birokrasi/politik, nampak ironi yang sedang terjadi, karena Dephan yang memiliki Ditwilhan, masih berwacana dalam sebuah seminar tentang bagaimana menangani daerah perbatasan secara terpadu, yah….. better late than never.

Pengalaman Sipadan dan Ligitan mengajarkan bahwa sekedar aktifitas dan bersifat instingtif saja tidak lah cukup, tetapi yang lebih berbobot politis adalah aktifitas yang terprogram (kebijakan Dephan) untuk menunjukkan kedaulatan yang diakui oleh dunia internasional. Inilah yang dimaksud Declaration of Right and Duties of State, pasal 2, yang menyatakan : ”Every State has right to exercise jurisdiction over its terrytory and over all person and thing therin, subject to the immunities recognised by international law”. (150 kata)

Bagaimana gentingnya kondisi wilayah perbatasan dan Kalimanatan, baca K. Desi Andaru N., “Potensi Ancaman di Wilayah Perbatasan dan Kalimantan”, Wira, Vol 19 No. 5 Januari – Februari 2008, hlm: 13 s.d. 17.

Anonim mengatakan...

Komentar Wayan Deli Sp siswa Suspimjemenhan III, terhadap Key note Menhan dalam Seminar Perbatasan.

Saya sangat setuju sekali dengan adanya pemikiran bahwa pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Selama ini daerah daerah tersebut selalu luput dari perhatian kita yang tinggal di kota besar atau pusat dan kita baru terkaget kaget begitu ada permasalahan yang timbul didaerah tersebut, contoh kejadian yang nyata adalah peristiwa sipadan ligitan. Untuk itu pemerintah kita perlu mengambil langkah tegas agar kita tidak selalu dilecehkan oleh negara negara tetangga. Saran dari saya yang mungkin dapat dilakukan secara nyata adalah merekrut putra-putra daerah perbatasan untuk dijadikan TNI dan menempatkan mereka kembali kedaerah asalnya dan disamping itu membangun secara bertahap daerah perbatasan menjadi suatu daerah yang diminati oleh orang untuk dikunjungi sebagai suatu tempat wisata. Saya pernah bertugas di daerah perbatasan Sudan dan Uganda selama 1 tahun. Dan disana saya melihat bagaimana pemerintah Sudan Selatan memberdayakan daerah perbatasan tersebut sebagai daerah yang bernilai strategis untuk mendukung perekonomian negaranya. Mengapa kita tidak bisa....

Anonim mengatakan...

Kimentar Letkol Arh Bambang Suartono SIP,

Sesuai pernyataan bapak Menhan RI bahwa untuk menumbuhkan perekonomian di suatu wilayah perlu adanya Pull factor atau factor pemancing yang harus diciptakan, harus adanya keterpaduan cara pandang tentang wilayah Perbatasan antar Departemen terkait dan dalam pengelolaan wilayah perbatasan harus memperhatikan unsure Antropologi dan kultur masyarakat setempat. Saya sependapat dengan bapak namun saya ingin menambahkan antara lain :

1. Dalam pengelolaan/merancang wilayah perbatasan secara terpadu perlu adanya regulasi/kebijakan dengan membentuk suatu Badan Koordinasi ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang mendorong masing-masing pihak baik Pemerintah pusat/Departemen terkait, TNI, Pemerintah daerah dan Investor/swasta serta peran serta masyarakat dapat mendukung rancangan terpadu tersebut.

2. Konsep/Rancangan pengelolaan wilayah perbatasan terpadu tersebut diharapkan harus “Membumi” artinya dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara nyata serta disusun secara Komprehensif dan Terintegrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus jelas masing-masing pihak harus tahu “Siapa berbuat apa dan bertanggung awap kepada siapa ?”

Letkol Arh Bambang Suartono, S.IP
Siswa Suspimjemenhan Angkatan III

Eddy mengatakan...

Setelah membaca pada seminar kebijakan pengelolaan Terpadu wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang disampaikan oleh Menhan RI pada hari Rabu 5 Agustus 2008 di Hotel Century Park Jakarta, berpendapat dan memberikan masukan antara lain :

1.Ditinjau dari sejarah pembangunan Nasional, Kebijakan Pembangunan dan Pengamanan tentang batas wilayah belum menjadi prioritas,sehingga perkembangan dan tuntutan Pembangunan sudah merupakan perhatian serius Negara Malaysia untuk memberdayakan masyarakat perbatasan.
2.Negara Malaysia lebih dahulu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan membentuk dan membangun satgas pengamanan yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
3. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Laskar Wataniyah yang anggotanya WNI didalamnya dan Aspek Geografis Wilayah Indonesia perbatasan berkurang ( > 2 Km ) dan ini diclaim Indonesia sebagai pelanggaran batas wilayah NKRI
4.Pemerintah RI menyusun Kebijakan Rencana Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan ( Konsep yang sudah dibahas ),perlu mengikutsertakan peran Pemda dan Departemen terkait.
5.Untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana dan masyarakat Indonesia diwilayah perbatasan perlu menumbuhkan perekonomian sebagai Pull Factor pemancing melalui :

a.Dibangun jalan raya sebagai batas wilayah RI – Malaysia
b.Dibentuk Pos Pengamanan Wilayah perbatasan didukung dengan Radar
c.Membangun kerjasama dalam bentuk Patroli bersama,sentra Ekonomi/Perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan.
d.Menciptakan nilai ekonomi bagi keuntungan kedua Negara guna mengembangkan Pembangunan.

6.Membangun kesadaran masyarakat wilayah perbatasan dalam wujud cinta tanah air, rela berkorban dan sadar sebagai jati diri bangsa serta tidak terpengaruh dari bangsa lain dengan mengorbankan nasionalisme demi kepentingan pribadi atau golongan.

7.Dalam menetapkan kebijakan pembangunan keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan NKRI dengan Negara lain harus mendapatkan Prioritas ( Sepuluh Negara tetangga ).

Kol. Eddy Poerwanto,MM
Siswa Suspimjemenhan Angkatan III

Anonim mengatakan...

Selamat malam Ka Badiklat, ijin menyampaikan komentar tentang kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan oleh Menhan RI.
Mengingat daerah perbatasan rawan muncul konflik dalam segala bidang sudah semestinya pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijaksanaan untuk menyelaraskan daerah perbatasan seperti halnya daerah yang lain..
dengan jalan memaksimalkan pembangunan bidang perekonomian dan sarana prasarana yang dapat mengundang dan merangsang investor menanamkan modalnya dalam memajukan daerah tersebut sehingga merubah daerah tingkat kerawanan tinggi menjadi daerah yang nyaman untuk digunakan dalam memutar perekonomian. Untuk menjamin kelangsungan perekonomian yang lancar dan tenang rasa aman harus diciptakan lebih dahulu dengan membangun atau menempatkan satuan-satuan markas yang personilnya berasal dari satuan-satuan terdekat dan sifat nya tidak hanya penugasan tetapi sudah menjadi satuan yang tetap dibawah kendali satuan teritorial setempat dan dapat bekerja sama dengan pemda setempat..
selesai...
Siswa Suspimjemenhan III TA 2008: Letkol Inf Drs. Unir Eko Nusantara M.M

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Akhmad Isnanto, Andaru Nugroho, Wayan Deli, Bambang Suartono, Eddy Purwanto, Unir Eko Nusantara. Terimakasih atas komentarnya. Kepada seluruh siswa Suspimjemen saya sarankan agar segera menetapkan e-mail address masing-masing, karena untuk selanjutnya akan sering digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya ajak para siswa untuk melihat blog siswa Diklatpim III, dengan cara meng-klik tautannya di Related Links di kolom kanan blog ini, atau di alamat ini : http://diklatpimtiga2008.blogspot.com/. Blog bersama yang dikelola bersama seperti itu akan banyak manfaatnya bagi siswa, baik selama pendidikan maupun sesudahnya! Sekali lagi terima kasih dan salam!

Emy Rensyana mengatakan...

Daerah perbatasan merupakan pintu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harus kokoh agar mampu mencegah infiltrasi kekuatan asing. Jika ekonominya bergantung pada wilayah perbatasan negara lain, konsekuensinya penduduknya lebih menyatu dengan penduduk negara tetangga ketimbang sesama NKRI. Akan menjadi masalah bila terjadi permasalahan perbatasan.



Karena itu perlu dikelola dengan memperhatikan potensi ekonominya, antropologi dan budaya masyarakatnya. Untuk itu perlu dibentuk “badan khusus” untuk mengkoordinasikan perencanaan daerah perbatasan yang dibuat oleh departemen-departemen teknis. Melalui perencanaan terpadu, kekayaan alam setempat dioptimalkan, ekonomi penduduknya dipancing modal dan akses pasar dan pendidikan yang menunjang kegiatan ekonomi penduduknya.



Untuk membiayainya disusun rencana anggaran terpadu sehingga dapat diwujudkan penghematan (scale of economies) anggaran, maka tiap proyek yang direncanakan dapat dibiayai. Dengan demikian implikasi pengelolaan terpadu daerah perbatasan adalah untuk menutup akses infiltrasi terhadap NKRI dengan jalan meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan budaya dari penduduknya sehingga dapat dicapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Dengan begitu terwujud wajah depan NKRI yang indah.

Agus Listyowarno mengatakan...

Saya sependapat dengan pernyataan Menhan RI tentang peninjauan pengelolaan daerah perbatasan jangan hanya ditinjau dari faktor ancaman, saran saya peninjauan daerah perbatasan disamping ditinjau dari faktor keamanan, perlu ditinjau dari segi kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan, semoga dengan ditinjau dari kesejahteraan maka masyarakat disekitarnya akan turut menjaga keamanan perbatasan

Iwan Barley mengatakan...

Pada seminar”Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia yang disampaikan oleh Menhan RI pada hari Rabu 5 Agustus 2008 di Hotel Century Park Jakarta, saya berpendapat dan memberikan masukan antara lain :

1. Dari sejarah Pembangunan Nasional, Kebijakan Pembangunan dan Pengamanan tentang batas wilayah NKRI saat itu belum menjadi prioritas.
2. Kenyataannya Negara Malaysia lebih dahulu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan membentuk dan membangun satgas pengamanan yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
3. Setelah terbentuknya Laskar Wataniyah yang anggota WNI didalamnya dan banyaknya pelanggaran Ilegal Loging dan Imigran gelap yang keluar maupun masuk ke Wilayah Indonesia hal ini diclaim Indonesia sebagai pelanggaran batas wilayah NKRI
4. Sehingga pemerintah RI menyusun Kebijakan Rencana Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan ( Konsep yang sudah dibahas ),perlu mengikutsertakan peran Pemda dan Departemen terkait,oleh karena itu saya memberikan masukan antara lain :

a. Agar diperjelas batas antar kedua Negara dengan dibangunnya jalan raya beserta fasilitasnya sebagai batas wilayah RI – Malaysia
b. Dibentuknya Pos Pengamanan Wilayah perbatasan yang didukung dengan Radar dan Fasilitasnya,dengan melakukan kerjasama kedua Negara dalam bentuk Patroli bersama,membentuk sentra Ekonomi/Perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.


Pondok Labu, 10 Juli 2008
Peserta SUSPIMJEMEN HAN III

Iwan Barley
Kolonel Inf NRP.29688

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Emy Rensyana, Agus Listyowarno dan Iwan Barley. Terimakasih atas komentarnya. Kepada seluruh siswa Suspimjemen saya sarankan agar segera menetapkan e-mail address masing-masing, karena untuk selanjutnya akan sering digunakan sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya saya ajak para siswa untuk melihat blog siswa Diklatpim III, dengan cara meng-klik tautannya di Related Links di kolom kanan blog ini, atau di alamat ini : http://diklatpimtiga2008.blogspot.com/. Blog bersama yang dikelola bersama seperti itu akan banyak manfaatnya bagi siswa, baik selama pendidikan maupun sesudahnya! Sekali lagi terima kasih dan salam!

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Arief Damopoli'i ! Essay Anda sepanjang 2(dua) halaman menjadi yang pertama masuk File Suspimjemenhan di MY SCRIBD, selamat! Tetapi Anda belum memberikan komentar singkat di rubrik ini! Ditunggu!
Cara memasukkan dokumen ke MY SCRIBD adalah sbb:
1. Gunakan Ms Word untuk menulis essay Anda lalu simpan di salah satu folder di komputer Anda.
2. Klik MY SCRIBD di kolom kanan blog ini.
3. Klik UPLOAD, lalu ikuti langkah sesuai instruksi.
Catatan: Gunakan nama Anda sebagai nama file untuk memudahkan identifikasi.
Terima kasih.

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo siswa Suspimjemenhan, saat ini sekitar pk 00.00 WIB hari Senin 11 Agustus 2008, saya menunggu dengan penuh harap untuk menerima 28 (atau 30) komentar untuk artikel ini. Namun rupanya komentar ke 18 dari siswa Iwan Barley (yg dititipkan siswa Supriatna) merupakan komentar terakhir malam ini. Ditambah siswa Damapoli'i (yang langsung ke essay) menjadi 19 siswa. Berarti ada 9(atau 11) yang tidak berhasil (atau tidak berusaha) masuk tepat pada waktunya. Baik ditinjau dari aspek PIM maupun JEMEN tentu hal ini memprihatinkan lembaga. Namun lembaga masih ingin melihat, kapan siswa terakhir akan memberikan komentarnya, dan siapa? Untuk kesempatan pertama ini dimaklumi ada siswa yang tidak menggunakan e-mail address-nya sendiri dan bahkan mungkin tidak membuka komputer sama sekali, melainkan sekedar titip kepada kawan untuk menyelesaikan tugas ini. Saya tetap menghargai usahanya untuk tepat waktu. Namun untuk tugas-tugas berikutnya saya percaya semua siswa Suspimjemenhan pasti sudah menggunakan e-mail address dan melaksanakan sendiri semua kegiatan dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan fasilitas IT. Sekali lagi, bagi yang sudah berhasil menepati waktu saya sampaikan apresiasi, saya harap essay anda juga akan masuk tepat waktu. Selamat belajar!

arhan mengatakan...

"jangan menilai segala sesuatu yang ada di perbatasan hanya dari aspek ancaman terhadap kedaulatan saja."

sepakat! meski saya ga begitu paham dunia militer, sy sepakat dg hal ini ;)

Endang Purwaningsih mengatakan...

PENTINGNYA KESATUAN CARA PANDANG DAN TINDAKAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA


Semua pihak harus berangkat dari kesatuan visi untuk ”mewujudkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, maka kesadaran keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dimiliki seluruh pengambil kebijakan. Tanpa kesadaran keterpaduan, maka pembangunan wilayah perbatasan, hanya akan tetap menjadi wacana, karena tinggnya egoisme sektoral dan tarik menarik kepentingan di dalamnya.
Departemen/instansi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus secara terpadu, bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Keterpaduan inilah yang akan mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI, sehingga dapat hidup sejajar dengan negara lain yang terdekat yang lebih duluan maju, baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya,
Harus dipahami pula bahwa penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu sudah saatnya segera mengambil langkah yang memiliki nilai strategis maupun taktis dalam rangka mengamankan batas wilayah kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman.



Jakarta, Agustus 2008
ENDANG PURWANINGSIH

Mulyadi-Protokol Dephan mengatakan...

Yth Kabadan, Saya Letkol Cpl Ir. Akhmad Mulyadi M.Sc, peserta Suspimjemenhan III tahun 2008, Hari Sabtu lalu saya mencoba mengirimkan komentar saya sesuai petunjuk dari lemdik dengan mencoba membuat scrib di pusjemenIII, namun karena nama mulyadi di reject, maka saya buat dengan nama mulyadi388, mhn maaf bila tidak terdeteksi oleh Kabadan. Inti komentar saya atas tulisan Menhan adalah kompleksitas permasalahan wilaya perbatasan merupakan akumulasi permasalahan yang harus segera dilaksanakan secara integral dan berkesinambungan serta direncanakan secara matang oleh seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah dengan detail konsep tata ruang yang aplikatif dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai asas prioritas dan kemampuan dukungan anggaran. Trimakasih, mohon maaf bila ini dianggap keterlambatan. Kedepan saya pingin belajar komputer terutama internet.
Hormat kami,
Ir. A.Mulyadi M.Sc
Letkol Cpl 32013

Anonim mengatakan...

KOMENTAR HIDAYAT SALEH TERHADAP KEYNOTE MENHAN
DALAM SEMINAR PERBATASAN.

Di tinjau dari segi akademis, Menhan sudah mengaplikasikan permasalahan wilayah perbatasan.dengan Geopolitik dan Geosrategi , aktifitas kegiatan rakyat dari suatu bangsa adalah bukti kedaulatannya. Oleh sebab itu sangat tepat pendapat Menhan,bahwa : “kehadiran orang-orang Indonesia yang berkarya serta tumbuhnya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan adalah wujud nyata kedaulatan negara.”

Ditinjau dari tugas dan fungsi DEPHAN sangat ironi apabila Dephan masih berwacana dalam sebuah seminar tentang bagaimana menangani daerah perbatasan secara terpadu, ….. yah kapan aksinya.

Pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan mengajarkan kepada kita bahwa sekedar aktifitas dan bersifat instingtif saja tidak lah cukup, tetapi yang lebih berbobot politis adalah aktifitas yang terprogram (bukan hanya kebijakan Dephan tetapi kebijakan lintas sektoral),hal ini untuk menunjukkan kedaulatan yang diakui oleh dunia internasional. Inilah yang dimaksud Declaration of Right and Duties of State, pasal 2, yang menyatakan : ”Every State has right to exercise jurisdiction over its terrytory and over all perskaon and thing therin, subject to the immunities recognised by international law”. (150 kata)
Sasaran jangka pendek,disarankan sudah terbentuk BADAN PELAKSANA TERPADU WILAYAH PERBATASAN.dan sudah dimulai dianggarkan secara terpadu karena pemda di wilayah perbatasan sudah jenu dengan wacana pembangunan di wilayah perbatasan. pengalaman pembangunan satuan TNI dan POLRI diwilayah Negara kesatuan republic Indonesia baik di perbatasanan maupun bukan diwilayah perbatasan, sebagai contoh . BEBERAPA SATUAN yang pernah pemeritah bangun karena diwilayah tersebut rawan keamanan dan tingkat kesejahteraan rakyat sangat kurang .tetapi setelah dibangun satuan dan serana jalan yang memadai ,secara otomatis manusia ingin tinggal disekitar satuan karena ingin mencari aman sehingga dapat beraktifitas.demikian juga diwilayah perbatasan yang memiliki potensi yang belum dikelola tentu lebih gampang membangun perekonomian .oleh sebab itu dengan niat tulus demi NKRI segera kita berbuat jauhkan hanya sekedar konsep.kajian,seminar.tetapi segera aksi, rakyat diperbatasan sudah menunggu.KITA PASTI BISA.

Wawan Hermawan mengatakan...

JAWABAN / KOMENTAR
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PERBATASAN

Mengomentari kebijakan Menhan RI dalam seminar tentang penanganan terpadu wilayah perbatasan, pada prinsipnya secara pribadi sangat setuju bahwa diwilayah perbatasan ada suatu perencanaan yang terpadu untuk menumbuhkan perekonomian dikedua Negara bertetangga, yang tentunya harus ada suatu kesepahaman yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dilihat dari beberapa aspek yang mecakup asta gatra khususnya untuk Indonesia.
Pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa masalah perbatasan antar Negara terutama dengan Malaysia, kita selalu dirugikan, terbukti lepasnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Hal ini tentunya bagi Indonesia menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak terulang lagi, sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI tetap terjaga. Kita sepakat bahwa dengan kebijakan pengelolaan terpadu diwilayah perbatasan akan terwujud dengan melihat cara pandang wawasan nusantara dan implementasi Ketahanan Nasional, harus diciptakan sehingga cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945 akan tercapai dengan baik.
Jadi kepada departemen terkait untuk membahas dengan segala kepentingan dan kebutuhan serta perencanaan yang terpadu, tentunya dengan memperhatikan kultur masyarakat setempat untuk mendapatkan kesejahteraan dengan diberdayakannya wilayah perbatasan dan juga harus memperhatikan dari aspek ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bagsa sehingga kebijakan tersebut akan berhasil dan dapat dirasakan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, khususnya disekitar wilayah perbatasan.

Letkol Arm Wawan Hermawan, Suspimjemenhan III, 2008

I gde agit thomas mengatakan...

KOMENTAR RESUME
KEYNOTE SPEECH MENHAN RI

Dalam mengembangkan daerah perbatasan memang benar diperlukan adanya pull factor atau factor pemancing. Akan tetapi bila untuk mewujudkannya menunggu adanya keterpaduan, baik antara departemen maupun antara pimpinan dan masyarakatnya atau bentuk keterpaduan yang lainnya maka akan sangat sulit dilaksanakan pada masa kini. Karena memang untuk mewujudkan keterpaduan itu sendiri yang sampai sekarang sangat sulit dilaksanakan di Indonesia dalam segala bidang, apalagi dengan isue globalisasi dan demokrasi yang cenderung kebablasan.
Jadi yang harus segera dilaksanakan dalam membangun bangsa dan Negara termasuk wilayah perbatasan adalah adanya ketegasan dari para pemimpin baik pada tingkat pusat dan daerah dengan menggunakan hati nurani dan niat yang baik. Bila seorang pemimpin yang sudah yakin benar dia dipilih oleh rakyat, maka seharusnya dia tidak perlu ragu-ragu untuk berbuat demi bangsa dan negaranya, walaupun mungkin taruhannya cukup besar bagi pribadinya.
Tapi kalau itu juga tidak bisa dilaksanakan maka memang benar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hanya pandai membuat rencana dan konsep tapi tidak bisa mewujudkannya. Pemerintah pusat maupun daerah yang harus segera dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat yang bukan hanya mimpi dan angan-angan saja.

LETKOL INF I GDE AGIT THOMAS, SUSPIMJEMEN III, 2008

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Endang P (+57'), Akhmad Mulyadi (+11 jam 23'), Hidayat (+13 jam 34'), Pramudya Ap (+14 jam 40' di Scribd), Wawan Herawan (+16 jam 04'), IG Agit T (+16 jam 09'). Terima kasih komentarnya! Lain kali tentu akan tepat waktu! Saya masih menunggu komentar dari siswa Adis Banjare, Hanafi, Ade Jaya P, Agus Deri, Parlindungan dan Galingging (salah seorang sudah mengirim tanpa nama). Salam!

Pramudya AP mengatakan...

Saya sangat setuju apabila pembangunan wilayah perbatasan dengan cara pull factor pemancing seperti yang disampaikan oleh Menhan, tetapi dalam bentuk apa?
Saya mengambil contoh wilayah perbaasan di Kalimantan dan Timor, situasi perbatasan dibatasi oleh patok, sungai dan batas alam lainnya. Sedangkan kondisi di wilayah perbatasan di Kalimantan banyak di dipengaruhi oleh banyaknya WNI pencari kerja ke wilayah Malaysia (Sawit) dan pembalakan kayu dan infra struktur yang tertinggal, sedangkan Malaysia sendiri berencana akan membangun Wilayah Perbatasan secara besar-besaran.
 Sebenarnya kita punya potensi pertahanan yang sangat besar, saat ini di wilayah perbatasan di jaga oleh minimal 3 satuan Batalyon infrantri (1 brigade) dan melaksanakan tugas maksimal satu tahun bersama Satgas lainnya dan satuan ini memiliki kemampuan lain yaitu Binter terbatas yang pada kenyataannya apabila satuan ini ditugaskan melaksanakan TMMD (dulu AMD) yang mampu membuat jalan, membuat sawah, kebun, dan mengembangkan infra struktur dipedesaan hanya dalam waktu satu bulan.
 Kembali lagi kepada manajemen kekuatan pertahanan kita di wilayah perbatasan dapat kita bisa sempurnakan, di wilayah perbatasan perlu adanya Brigade infrantri secara permanent yang bertugas melaksanakan operasi perbatasan yang memanaje tiga satuan Yonip bahkan bila perlu ditambah bersama Angkatan lain AU, AL dan antar Departemen dengan tugas tambahan yaitu membangun infrastruktur seperti yang dilaksanakan pada saat TMMD, apabila selama 9 bulan penugasan dapat membangun jalan kurang lebih 6 Km saja jalan setapak dan atau diperkeras kita bisa perhitungkan ke depan sekian tahun yang akan datang perbatasan kita akan dibatasi oleh jalan, hal lain adalah banyak tanah terlantar di sepanjang perbatasan hasil dari pembalakan liar bisa dijadikan kebun sawit. Apabila satuan penugasan ini bisa menanam kurang lebih 5.000 pohon sawit saja dalam satu tahun, lima tahun ke depan sepanjang perbatasan sudah ada jalan dan kebun sawit sekaligus sebagai perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
 Hal yang lain yang dapat kita lakukan adalah pembenahan infra struktur pedesaan di sepanjang perbatasan, program TMMD dapat diterapkan di wilayah perbatasan sebagai posisi tawar dalam mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan di wilyah ke dua Negara dan dapat menjadi daya tangkal bangsa kita sekalligus meningkatkan wawasan kebangsaan warga kita.
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan TMMD saat ini sudah melibatkan antar departemen.

Mulyadi-Protokol Dephan mengatakan...

Yth Kabadan

Saya Letkol Arm Agus Deri Sulaksana siswa Suspimjemen III, ijin menyampaikan komentar sbb:
Kebijakan Pengelolaa wilayah perbatasan terpadu adalah cara yang baik untuk memajukan wilayah perbatasan dan mencagah perpindahan masyarakat perbatasan ke wilayah negara lain, namun belum terlihat dimana belum terlihat dimana keterpaduan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing departemen.

Demikian mmp
Letkol Arm Agus Deri S

Ade Jaya Prayitno mengatakan...

Buku kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan yang telah disusun oleh Widyaiswara Kabadiklat sangat-sangat aspiratif sekali dalam menuangkan gagasan sebagai bahan masukan yang dibahas secara rinci, tegas, runtut dan jelas. Mengingat pentingnya batas-batas Negara yang berdaulat untuk dapat pengakuan bukan hanya oleh Negara tetangga dekat saja tetapi juga dunia internasional, dengan diakuinya batas-batas wilayah Negara sudah barang tentu harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan bangsa ini untuk memantau, membangun, mengembangkan dan memajukan keadaan wilayah tersebut, terhadap keadaan sepanjang garis wilayah perbatasan yang memisahkan Negara satu dengan Negara lainnya dengan memulai penentuan batas dan pemasangan patok batas secara legal yang disepakati oleh Negara yang memiliki perbatasan kemudian melanjutkan dengan membangun sarana dan prasarana berupa jalan , bangunan gedung sebagai alat pemantau masuk keluarnya masyarakat diantara Negara yang berbatasan, membangun masyarakat hingga tertanam dalam dirinya jiwa kebangsaan selaku warga Negara Indonesia. Mengelolaan keadaan alam yang terkandung disepanjang garis wilayah perbatasan bagi kesejahteraan bangsa dan Negara serta menjadikan wilayah perbatasan sebagai serambi terdepan yang aman dan sejahtera.

adejayaprayitno mengatakan...

Pengirim : Letkol Arm Ade Jaya Prayitno (Suspimjemen angk III)


Telah menjadi kenyataan bahwa saat ini para pengusaha mulai mengembangkan usahanya tidak hanya dipusat-pusat perkotaan namun telah masuk ke daerah-daerah yang cukup jauh kependalaman yang berbatasan dengan Negara tetangga seperti perbatasan Indonesia – Malaysia, Indonesia – Papua New Gunea dan Indonesia – RDTL namun perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh para pengusaha masih terbatas pada daerah tertentu saja yang mempunyai akses transfortasi contoh: Balaikarang (Indonesia) - Kerokong (Serawak/Malaysia) dan Skouw (Indonesia) - Wutung (PNG), Dua daerah ini memiliki kemajuan dibidang perekonomian yang terbatas pada perekonomian tingkat menengah ke bawah sebatas pemenuhan kebutuhan bahan pokok sedang perekonomian dalam pemenuhan yang bersifat sekunder masih sangat-sangat terbatas.

Pull factor /Faktor pemancing yang dapat digunakan untuk menarik minat yang besar dari para pengusaha yaitu adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan sedang yang terjadi saat ini masih terlalu panjang jalur biro krasi yang ditempuh untuk mendapatkan perizinan dan factor keamanan serta kenyamanan dalam mengembangkan usaha yang belum dapat dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat dan tingginya Cost yang harus dibayar untuk memindahkan barang dari satu tempat ke daerah perbatasan belum lagi pendapatan dan daya beli masyarakat masih sangat rendah kecuali perekonomian secara barter antara barang yang dimiliki masyarakat dengan masyarakat. Disisi lain belum adanya keterpaduan yang kuat di antara departemen satu dengan yang lain dan terkait, dalam menangani pembangunan infra struktur berupa sarana jalan guna melancarkan rada prekonomian, pembangunan sosial budaya yang disesuaikan atau tidak mengesampingkan keadaan antropologi dan kultur masyarakat di daerah perbatasan fasilitas tersebut antara lain fasitas pendidikan penduduk setempat dan pendatang yang bermukim di daerah perbatasan, pembangunan sarana kesehatan terpadu, serta adanya rasa aman yang terjamin bagi kelangsung kehidupan mereka selama berada di daerah perbatasan.

Anton H Biantoro mengatakan...

Halo Siswa Agus Deri(+1 hari, 7 jam, 15') dan Ade Jaya (+1 hari, 15 jam 01' / 2 komentar?)! Terima kasih! Saya masih menunggu komentar dari siswa Adis Banjare, Hanafi, Parlindungan dan Galingging (salah seorang sudah mengirim tanpa nama). Salam!

Adis Banjere mengatakan...

Saya setuju dengan adanya pemikiran bahwa “pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan” hal tersebut disebabkan karena apabila kita tinjau dari sisi keamanan, kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan dan memiliki potensi yaitu : Pertama aspek internal masyarakat perbatasan khususnya perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Kedua aspek eksternal, wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI.
Beberapa permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan antara lain: Pertama, belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, kesenjangan kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten; keterbatasan aksesbilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan; Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di daerah perbatasan darat seperti perdagangan ilegal, lintas batas ilegal, penambangan ilegal dan penebangan hutan ilegal.

Menyikapi berbagai persoalan di wilayah-wilayah perbatasan, perlu dirumuskan model pembangunan wilayah perbatasan yang mengacu pada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Perpaduan kedua pendekatan ini terutama terletak pada arah kebijakan, strategi dan rencana program serta implementasinya.

Kol Adis Banjere
Siswa Suspimjemenhan III/2008

Anton H Biantoro mengatakan...

Siswa Adis Banjere (+1 hari 18 jam 01') Terima kasih, saya masih menunggu komentar dari siswa Hanafi, Parlindungan dan Galingging (salah seorang sudah mengirim tanpa nama). Salam!

Anonim mengatakan...

yth. kabadan
saya letkol d.sigalingging siswa suspim jemen III sudah mengirim komentar di blok bapak sabtu dgn nomor urut 9 terima ksih

Anton H Biantoro mengatakan...

Terima kasih Siswa Sigalingging, berarti saya tinggal menunggu komentar siswa Hanafi dan Parlindungan. Salam!

parlinblog mengatakan...

Wilayah perbatasan perlu dikelola dengan baik, agar perekonomian di wilayah tersebut dapat bertumbuh dan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Bila kehidupan masyarakat sejahtera, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak asing , sebaliknya kehidupan mereka sangat minim mereka lebih mudah menerima tawaran untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan mereka. Bila rakyat sejahtera, aman, mendapat kebebasan intelektual dan punya kebanggan sebagai bangsa Indonesia mereka tidak perlu diragukan lagi.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, perlu beberapa upaya yang terintegrasi dari berbagai instansi. Pembangunan infrastruktur penting dilakukan sebagai dasar mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, maka sektor lain akan berkembang dengan baik.

Anonim mengatakan...

KRITIK DAN SARAN HIDAYAT S. TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PERBATASAN.

1. Latar belakang pemikiran.

Pada latar belakang pemikiran perlu dicantumkan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan setelah dikeluarkan peraturan Presiden Nomor.7 tahun 2005 tentang RPJM nasinal Bab 1 B Tentang Pembangunan yang mengarah pada kebijakan pembangunan yang berorientasi inward looking menjadi outward looking,sehingga wilayah tersebut menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanga.

2. Kondisi saat ini.

Pada kondisi saat ini perlu dicantumkan pembangunan apa saja yang sudah dilakukan diwilayah perbatasan sesuai Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM di wilayah perbatasan.pembangunan apa saja yang sudah sesuai sasaran yang direncanakan,dan yang belum sesuai yang direncanakan.

3. Sasaran jangka pendek.

Pada sasaran jangka pendek perlu dimasukan pencanangan awal pembangunan jangka pendek dan anggaran yang sudah dan yang akan dianggarkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada masyarakat diwilayah perbatasan mengenai RPJM 2005-2025.

Segera di implementasikan,karena kajian,seminar dari beberapa departemen sudah dilaksanakan,rakyat diperbatasan menunggu.

Anton H Biantoro mengatakan...

Siswa Parlindungan (+ 1 hari 18jam 46') terimakasih! Siswa Hidayat salah tempat. Jadi Siswa Hanafi di mana ya? Salam!

Mulyadi-Protokol Dephan mengatakan...

Yth Kabadan
Dengan Hormat,

Mohon melaporkan bahwa, Siswa Suspimjemenhan III TA.2008 sampai saat ini tidak ada yang bernama Hanafi.
Demikian mmp.

Ketua Kelas hari ini
tgl 14 Agustus 2008

Ir. A. Mulyadi M.Sc
Lletkol Cpl Nrp.32103

Anonim mengatakan...

TANGGAPAN DAN SARAN TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PERBATASAN


Suatu negara yang berdaulat tentunya mempunyai batas-batas yang menjadi kekuasaanya,kondisi didaerah parbatasan cenderung jauh dari pusat pemerintahan daerah setempat,apabila tidak dikelola secara baik tentunya akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam segala bidang. Oleh sebab itu sudah semestinya pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijaksanaan dimana kebijaksanaan tersebut diselaraskan dengan pemda setempat sehingga tidak tumpang tindih dalam penangananya dengan tujuan untuk membangun daerah perbatasan tidak jauh tertinggal dengan daerah lainya..Pada jaman dahulu fungsi perbatasan adalah sebagai garis perbatasan dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan manusia, fungsi perbatasan pun berkembang pula, yaitu sebagai berikut ;
a. Batas wilayah kekuasaan suatu negara, jika struktur negara tersebut meningkat,fungsi perbatasanpun bertambah pula.
b. Untuk melindungi industri didalam wilayahnya,pemerintahdapat mengadakan pajak-pajak atau tarif-tarif tertentu,misalnya tarif lintas batas, hal yang demikian akan mempengaruhi hasil-hasil produksi industri tsb.jadi disini perbatasan disini dapat pula dialih fungsikan menjadi fungsi perdagangan.
c. Fungsi legal hukum, perbatasan merupakan batas berlakunya hukum suatu negara.
d. Zone perbatasan adalah bagian wilayah suatu negara yang letaknya berbatasan dengan wilayah negara lain.nilai-nilai yang berlaku di zone perbatasan ini hampir bersamaan dengan nilai-nilai yang berlaku di zone perbatasan seberangnya.jadi perbatasan terdiri dari dua bagian yaitu zone perbatasan dalam dan perbatasan luar,yang kekuatan pengaruh zone yang satu terhadap yang lain tergantung pada;
- Tingkat perkembangan ekonomi negaranya.
- Budaya bangsanya.
- Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
Umumnya zone perbatasan mempunyai karakteristik yang tersendiri, yaitu
- Kerapatan penduduknya lebih rendah dari pada daerah sekitarnya.
- Terdapat dua bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat walaupun sering kali bahasa yang lebih universal lebih bersifat dominan.
- Berlaku dua jenis mata uang.
- Kota-kota yang terdapat diperbatasan melayani penduduk dikedua zone tsb.
Suatu wilayah dengan suku bangsa yang sama,karena dikuasai oleh negara yang berbeda dan ditetapkanya garis perbatasan akan mengakibatkan suku bangsa yang terpisah,yang menimbulkan perbatasan itu selalu dalam tekanan, karena suku bangsa yang terpisaholeh garis perbatasan merasa satu kesatuan.pemerintah tidak boleh menganggap hal ini merupakan masalah yang ringan.
Memaksimalkan pembangunan bidang perekonomian dan sarana prasarana yang dapat merangsang investor menanamkan modalnya untuk merubah daerah perbatasan menjadi tempat terjadinya roda perekonomian,sehingga dapat merubah daerah yang rawan menjadi daerah yang nyaman.Ditinjau secara psikologi, penduduk yang tinggal didaerah perbatasan rasa nasionalismenya cenderung tipis,terutama penduduk daerah perbatasan yang bertetangga dengan negara yang lebih tinggi kemakmuranya/ekonominya.Kehidupan rakyat dekat perbatasan saling pengaruh mempengaruhi dengan kehidupan rakyat diseberang perbatasan tersebut.
Komunikasi penduduk di daerah perbatasan perlu diperhatikan, jangan sampai penduduk didaerah perbatasan mendengarkan radio maupun siaran tv negara lain lebih dominant dalam menyampaikan program-programnya,yang membakar semangat negara orang lain,demikian pula dengan masalah transportasi untuk kemajuan perekonomian.
Untuk mengantisipasi pelintas batas perlu adanya suatu pengawasan yang terus menerus untuk mencegah penyelundupan dan demi keamanan negara dan mencegah usaha-usaha kriminal atau usaha pelarian,sehingga dapat diketahui dan dicegah secara dini dalam melanggar kedaulatan negara yang bersangkutan.
Untuk menjamin kelangsungan hidup yang damai dan tenteram, perlu pula dibangun suatu sarana prasarana dengan menempatkan satuan keamanan perbatasan yang personelnya berasal dari satuan –satuan setempat dan merupakan satuan organik dibawah kendali satuan territorial setempat.
Selesai,terima kasih.


Siswa Suspimjemen HanIII Ltk. Inf .Drs Unir Eko Nusantara MM

Anonim mengatakan...

Komentar K.D. Andaru Nugroho terhadap “KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN”

Kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan

1. Terpadu adalah akar permasalahan dari kebijakan yang ingin dipecahkan oleh naskah tersebut. Seluruh sektor yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah perbatasan diikutsertakan dan oleh karenanya kemudian kebijakan yang ingin dikeluarkan untuk menangani wilayah perbatasan menjadi terpadu. Keterpaduan yang lain ditunjukkan oleh terbentuknya suatu badan yang memiliki otoritas dan berlegalitas formal untuk memadukan seluruh sektor yang menangani perbatasan. Dua keterpaduan tersebut adalah tolok ukur keberhasilan kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan, dari seluruh 6 tolok ukur yang dikemukakan.

2. Memperhatikan seluruh keenam tolok ukur kebijakan yang diajukan (hlm 17), nampak bahwa sudut pandang strukturalis sangat kental dalam penetapannya. Hal ini ironis karena watak pendekatan strukturalis dalam birokrasi cenderung akan terjebak pada kebijakan yang sentralistis dan melupakan substansi seperti ditunjukkan oleh pembentukan satu badan sentral yang akan dibentuk dan dijadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan. Lebih ironis lagi pada tolok ukur point “d.” dikatakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan adalah “akibat” dari terbangunnya infra struktur. Sekali lagi benar bahwa infra struktur akan meningkatkan dinamika ekonomi masyarakat, tetapi masyarakat itu siapa? itulah yang pantas dipertanyakan.

3. Seharusnyalah yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu pakailah pandangan fungsionalis dalam menetapkan tujuan, sehingga substansi birokrasi benar-benar adalah pelayan masyarakat, bukan justru melayani dirinya sendiri. Dari sudut pandang fungsionalis, seluruh keenam tolok ukur terbut adalah tolok ukur yang mengarah pada pelayanan birokrasi terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain unsur politiknya sangat kental dalam penetapan tolok ukur keberhasilan, sedangkan tolok ukur sosial budaya dan sosial ekonomi hanya lampiran saja.

4. Di era yang lebih mengedepankan kedaulatan individu ini, seharusnyalah individu warga negara yang dijadikan tolok ukur sasaran keberhasilan, sehingga si warga negara dapat mengarahkan dengan sadar kedaulatannya kepada negara Indonesia. Nampaknya aliran sosialisme baru yang diusung Hugo Chavez di Venezuela yang telah melahirkan gerakan politik dan sosial budaya sosialisme baru di Amerika Latin, belum mewarnai penetapan tolok ukur dan tentunya implementasi nantinya dalam kebijakan penanganan terpadu wilayah perbatasan. Orientasi pada masyarakat masih sangat lemah pada tolok ukur keberhasilan tersebut. Dalam tolok ukur tersebut tidak sebuah kata pun yang menyebut tentang pemberdayaan masyarakat. Sebagai akibatnya tolok ukur yang muncul adalah tolok ukur yang lebih banyak mengeluarkan anggaran dari pada mengefisiensikan anggaran.

5. Di era demokratisasi dan civil society dewasa ini seluruh kebijakan harus berorientasi pada masyarakat, bukan berorientasi pada peningkatan dinamika ekonomi, yang kemudian akan menetes hasilnya pada masyarakat sekelilingnya. Teori Trickle down effect jelas sudah gagal di Indonesia dan harus ditinggalkan. Orientasi kepada masyarakatlah yang harus dikedepankan dalam pembangunan, dan badai krisis ekonomi yang lalu jelas menunjukkan ekonomi menengah ke bawahlah yang mampu bertahan, bukan konglomerat. Pendekatan yang demikian itulah yang harus diterapkan di perbatasan, yang jelas-jelas memiliki kharakteristik:


a. Minim sarana dan prasarana transportasi, sehingga memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah.
b. Merupakan blank spots kebijakan Pemerintah, akibat langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan.
c. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
d. Rendahnya dinamika sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan.

6. Dari kharakteristik tersebut nampak bahwa hanya satu kharakteristik yang kemudian justru diadopsi dan dikembangkan secara luas menjadi tolok ukur dalam Kebijakan Pengembangan Wilayah Pertahanan, dan sebaliknya 3 kharakteristik wilayah perbatasan tersebut dijadikan akibat alias sampiran dari tolok ukur keberhasilan Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan.

7. Berdasarkan uraian di atas, maka tolok ukur dalam Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan harus direformasi dengan memperhatikan kharakteristik wilayah perbatasan. Dengan kata lain untuk mengembangkan kebijakan di wilayah perbatasan fokusnya atau orientasinya harus kepada masyarakat.

SIP: K.D. ANDARU NUGROHO

Anonim mengatakan...

3. Agar tetap terjaga suatu wilayah dan pemerintah pusat nantinya tidak terus menerus melibatkan diri dalam maintenance infra struktur dan supra struktur yang ada di wilayah , sebaiknya pemerintahan daerah sanagt perlu dilibatkan, karena exat lokasinya berada di pemerintahan daerah (otonomi). Berkembangnya suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh tiga pilar pembangunan antara lain:
a. Sumber daya alam
b. Sumber daya manusia
c. Teknologi
Ketiga sumber daya ini seharusnya disinergikan secara maksimal, utuk tetap menjaga mpmentum pertumbihan di wilayah dapat berkembang dan bersaing dengan dareha di sekitarnya

Anonim mengatakan...

Tanggapan kolonel inf I Made Sumanta SH (siswa suspimjemen Han III Ta 2008)
Kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan.

Setelah saya membaca dan mempelajari keibjakan tersebut, memberikan tanggapan beberapa hal antara lain :

1. Bila pengelolaan pembangunan wilayah terpadu wilayah perbatasan dihadapkan kepada Undang-undang RI N0 32 tentang pemerintahan daerah maka menurut hemat saya akan menemukan beberapa kendala di lapangan khususnya pada tataran kewenangan dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan perlu yang akan dilaksanakan perlu melibatkan badan badan pengkajian resmi pemerintah seperti BPPT,LIPI sehingga apa yang akan dibangun di daerah perbatasan wilayah seperti perbatasan di kalimantan menjadi tepat sasaran. Siswa berpendapat bahwa priorita pembangunan di masing-masing wilayah perbatasan tidak sama. Hal ini sangat ditentukan oleh kebutuhan dasar dan budaya masyarakat yang ada disana, karena jangan sampai nantinya proses pembangunan menjadi tidak tepat sasaran yang akhirnya kurang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Apabila perbatasan wilayah tersebut akan dijadikan sebagai halaman depan NKRI yang aman tertib maju dan sejahterayang berkelanjutan serta antisipatip terhadap perkembangan dunia harus berorientasi terhadap tuntutan dunia yang global saat ini antara lain:
a. Demokrtatisasi
b. Penegakan ham
c. Lingkungan hidup
d. Terrorisme
2. Bila ingin agar hasil pembangunan dapat menjadi full factor yang mendorong timbulnya sektor-sektor lain di wilayah perbatasan maka pembangunan dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
e. Pembangunan infra dan supra struktur
f. Pembangunan ekonomi mikro yang berorientasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
g. Pembangunan yang dilaksanakan dapat menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lain yang saling terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitarnya.
h. Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Bila kita perhatikan dalam tolak ukur keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu ada salah satu parameter yang ditetapkan antara lain meningkatnya kesejahteraan masyarakat diwilayah perbatasan akibat dari pembangunan infra dan supra struktur yang akan memperlancar perputana ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan penghasilan masyarakat yang menurut pendapat penulis bukan tolak ukur namun tujuan kebijakan pengelolaan wilayah terpadu perbatasan.demikian juga dengan meningkatnya semangat kebangsaan masyarakat wilauah perbatasan karena mereka bisa hidup lebih baik, merasakan kehadiran pemerintah lebih dekat dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia point ini juga bukan merupakan tolak ukur namun lebih tepat bila menjadi Tujuannya.
4. Dalam pelaksanaan pembanguna perbatasan perlu dilakukan tolak ukur, sehingga hasil pembangunan dapat dikatakan mengenai sasaran, penulis mencoba memberikan beberapa kriteria yang harus diuji sebagai alat ukurnya dengan kriteria sebagai berikut:
a. Dapat diterima ( acceptable) maksudnya dibutuhkan dan bermanfaat kepada masyarakat setempat.
b. Flexible maksudnya pembangunan menyesuaikan dengan perkembangan di wilayah perbatasan lain dan daerah lain di sekitarnya.
c. Dapat diukur (measurable)
d. Cocok (suitable) menyesuaikan dengan cultur masyarakat yang ada di daerah perbatasn.
e. Dapat dipahami ( undersatandable) maksudnya Adanya saling pengertian antara pemerintahan pusat dan daerah.
f. Dapat dicapai (achievable) Perencanaan Pembangunan menjadi sangat realistis
g. Memotivasi ( Motivating ) maksudnya pembangunan yang terjadi dapat menstimulsi adanya pembangunan di sektor-sektor lain diwilayahnya.
Demikian komentas saya, banak sedikitnya saya ucapkan terima kasih

Jakarta 14 Agustus 2008-08-14

I Made Sumanta
Suspimjemen han III

Anonim mengatakan...

Tanggapan letkol arh D Sigalingging (siswa suspimjemen Han III Ta 2008) atas
Kebijakan pengelolaan terpadu wilayah perbatasan.

Setelah saya membaca dan mempelajari keijakan tersebut, memberikan tanggapan beberapa hal antara lain :

1. Pada Bab pendahuluan mengenai Perturan Presiden nomor 7 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang menetapkan pengembangan wilayah perbatasan Negara secara terpadu, namun pelibatan Pemerintahan daerah tidak ada dijelaskan secara eksplisit. Karena menurut pendapat saya lokasi exat pembnagunan terjadi di wilayah pemerintahan daerah, maka kebijakan tersebut akan mengalami kendala dalam proses implementasi nantibya, karena mau-tidak mau infra atau supra struktur yang akan dibangun nantinya perlu mendapat maintenance, dimana pemerintahan pusat akan kesulitan melaksanakannya
2. Bila kita hubungkan dengan visi pembangunan wilayah perbatasan negara sebagai halaman depan NKRI yang aman, tertib, maju dan sejahtera yang berkelanjutan serta antisipatip terhadap perkembangan dunia. Bila itu menjadi tuntutannya maka siswa perlu memberikan saran sebagai berikut:
a. Prioritas pembangunan adalah infra dan supra struktur
b. Pembangunan ekonomi Makro dan mikro yang berorientasi untuk pengembangan daerah dengan hinterlannya.
c. Pembangunan yang dilaksanakan dapat menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lain yang saling terintegrasi dengan daerah-daerah lani.
d. Pembangunan yang terjadi perlu di maintenance secara berkelanjutan agar tetap bermanfaat terus menerus.
3. Dalam tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembanguna perbatasan perlu dilakukan tolak ukur, sehingga hasil pembangunan dapat dikatakan mengenai sasaran, penulis mencoba memberikan beberapa kriteria yang harus diuji sebagai alat ukurnya dengan kriteria sebagai berikut:
a. Dapat diterima ( acceptable) maksudnya dibutuhkan dan bermanfaat kepada masyarakat setempat.
b. Flexible maksudnya pembangunan menyesuaikan dengan perkembangan di wilayah perbatasan lain dan daerah lain di sekitarnya.
c. Dapat diukur (measurable)
d. Cocok (suitable) menyesuaikan dengan cultur masyarakat yang ada di daerah perbatasn.
e. Dapat dipahami ( undersatandable) maksudnya Adanya saling pengertian antara pemerintahan pusat dan daerah.
f. Dapat dicapai (achievable) Perencanaan Pembangunan menjadi sangat realistis
g. Memotivasi ( Motivating ) maksudnya pembangunan yang terjadi dapat menstimulsi adanya pembangunan di sektor-sektor lain diwilayahnya.
4. Agar tetap terjaga suatu wilayah dan pemerintah pusat nantinya tidak terus menerus melibatkan diri dalam maintenance infra struktur dan supra struktur yang ada di wilayah , sebaiknya pemerintahan daerah sanagt perlu dilibatkan, karena exat lokasinya berada di pemerintahan daerah (otonomi). Berkembangnya suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh tiga pilar pembangunan antara lain:
a. Sumber daya alam
b. Sumber daya manusia
c. Teknologi
Ketiga sumber daya ini seharusnya disinergikan secara maksimal, utuk tetap menjaga mpmentum pertumbihan di wilayah dapat berkembang dan bersaing dengan dareha di sekitarnya
Demikian komentas saya, banak sedikitnya saya ucapkan terima kasih

Jakarta 14 Agustus 2008-08-14

D.Salingging
Suspimjemen Han III 2008

jabon mengatakan...

ayo pada komentar tuh, terutama yang berhubungan dengan siswa hanafi....